Hukum Mahar Politik Itu Haram – PWNU Jawa Tengah

Berdasarkan hasil bahtsul masail atau musyawarah hukum Islam (Komisi Fatwa NU) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah dalam Musykerwil PWNU Jawa Tengah di SMK Maarif NU Bobotsari Purbalingga Jawa Tengah, Sabtu (21/4), mahar politik hukumnya haram.

Dalam kegiatan bahtsul masail tersebut, para ulama utusan dari pengurus Nahdlatul Ulama (NU) tingkat kabupaten dan kota se-Jawa Tengah sejalan, dan menyepakati bahwa mahar politik hukumnya haram.

Hukum haram tersebut meliputi dua hal, baik memberi dan menerima mahar politik. Ketetapan tersebut diambil setelah melalui musyawarah dengan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam.

Penjelasan Hukum Mahar Politk adalah Haram

Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah, KH Ubaidullah Shodaqoh menuturkan, bahwa mahar politik itu istilah dan kejadian baru yang belum dikenal pada masa lampau. Jadi para kiai punya tanggung jawab untuk memberikan hukumnya menurut Islam.

Yang menjadi pertanyaan lanjutan, kenapa mahar politik itu haram?

Alasan yang mendasari mahar politik haram baik dalam memberi maupun menerima yaitu untuk menghentikan praktik korupsi.

Apabila ada orang memberikan mahar politik kepada partai, baik dananya digunakan untuk aktivitas politiknya seperti biaya pemenangan atau untuk pengurus partai sendiri maka ia sama dengan menyuap kepada pemimpin partai supaya ia diloloskan atau diberi rekomendasi untuk maju dalam Pilkada. Ini dalam hukum Islam namanya risywah (suap, red).

Keterangan tersebut disampaikan oleh papar salah satu penanggungjawab Komisi Bahtsul Masail, KH Roghib Mabrur., bahwa Risywah hukumnya haram.

Baca juga: Hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Sragen di Ponpes Walisongo Sragen

Dalam kegiatan Bahtsul masail tersebut, para Kiyai juga meminta kepada semua pengurus partai supaya terbuka dalam merekrut bakal calon legislatif (caleg) atau kepala daerah dan transparan dalam menerima dan mengelola pendanaannya.

Pada dasarnya, perekrutan calon kepala daerah sampai presiden menurut kajian fikih tidak boleh berdasarkan pada keunggulan kekayaan atau siapa yang berani membayar lebih banyak, tapi harus didasarkan pada kompetensi yang baik, yaitu dilihat dari kapasitas, integritas dan intelektualitas dengan mengedepankan keadilan dan kejujuran.

Karena itu apabila seseorang merasa memiliki kemampuan menjadi pemimpin lalu mendaftar ke partai maka ia tidak boleh diminta membayar mahar politik. Ia juga haram memberikannya, begitu juga pengurus partai haram menerimanya.

Hakekatnya, semua ihwal di atas bertujuan untuk “saddan lil bab” atau menutup segala hal yang berkaitan dengan praktik suap-menyuap (risywah).

Demokrasi Sehat

Tidak sekedar berdasarkan bahtsul masail, dalam kajian ilmu lainnya, pakar politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Budi Setiono memberika penjelasan, bahwa praktik mahar politik dapat menghambat para calon pemimpin yang baik tapi tidak memiliki modal pendanaan. Karena itu, menurutnya mahar politik sangat mengganggu bagi jalannya demokrasi yang sehat.

Beliau senada dengan hasil bahtsul masail, bahwa Riswah tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat, maka hukumnya haram.

Berkaitan dengan istilah mahar politik sendiri menurut Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Tengah itu belum ada definisinya, tapi maksud dan praktiknya bisa dipahami.

Lebih jelasnya, di dalam UU No 10 tahun 2016 dinyatakan bahwa partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan gubernur, bupati dan walikota.

Secara jelas dikatakan seperti itu. Sehingga, hukum riswah jelas dilarang. Mahar politik adalah haram.

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *